garagarakamu!

Berbagi

Berbagi

Sumber asli (tanpa perubahan) : Kompas, Sabtu, 17 Desember 2005

Thung Ju Lan dan Pembangunan Bangsa

Oleh : Imam prihadiyoko dan subur tjahjono

Tidak banyak orang seperti Dr Thung Ju Lan (47) menekuni bidang yang selama ini diklaim sebagai hak milik orang-orang Indonesia asli, yakni soal pembangunan bangsa (nation building), narasi besar yang terasa usang dewasa ini. Padahal, soal itu kembali menemukan relevansinya didiskusikan bersama untuk menemukan kembali keindonesiaan. Kasus Aceh dan Papua adalah contoh aktualnya.

Pergumulan perempuan peneliti di Pusat Penelitian Manusia dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini dengan soal-soal pembangunan bangsa tak lepas dari kegundahan hatinya atas belum tuntasnya masalah China di Indonesia.

Namun, dalam perkembangannya, pergulatan intelektual putri sulung delapan bersaudara dari pasangan Thung Tjiang Hoa (alm) dan Ie Sok Tju ini tak lagi berkisar soal China dan pembangunan bangsa, tetapi dalam tiga tahun belakangan ini juga menekuni bidang resolusi konflik. Berbagai penelitian di tiga bidang itu digelutinya.

Ketika Kompas mewawancarainya di Bogor, Kamis (15/12), ia dan rekan setimnya tengah menyelesaikan laporan penelitian tentang etnisitas dan kesenjangan.

Berikut petikannya:

Mengapa meminati bidang pembangunan bangsa?

Saya kan lulusan Sastra China UI. Awalnya sih ingin meneliti soal China di Indonesia. Tetapi, kalau berbicara masalah China di Indonesia, ternyata terkait dengan pembangunan bangsa (nation building).

Soal China di Indonesia, isu sebelumnya terkonsentrasi masalah asimilasi. Padahal, persoalan etnis ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan semula. Saya kepaksa melihat ekonomi dan politik. Apalagi, sejak tahun 1998, saya lihat di mana-mana bermasalah.

Kenapa hingga sekarang kok belum selesai masalah etnisitas dan pembangunan bangsa itu?

Karena kita dari dulu pada awal-awal pendirian negara kan tujuannya ingin menjadi satu bangsa. Itu ada kecenderungan kita mencari kesamaan, mengabaikan perbedaan.

Setengah dipaksa?

Waktu itu sebetulnya tidak. Cita-citanya sama. Cuma dianggap perbedaan ini bisa diselesaikan belakangan. Tetapi sayangnya, setelah itu kita terus perang dan berantem sehingga tambah sulit menatanya. Setelah tahun 1967- 1968, Presiden Soeharto mengutamakan pertumbuhan ekonomi dulu, baru membereskan yang lain-lain. Akhirnya urusan pembangunan bangsa diabaikan sama sekali.

Karena saya berasal dari etnis China, saya melihat kayaknya etnis China meskipun dari awal sejarahnya sudah terintegrasi dan banyak hal yang mendukung mereka bagian dari Indonesia, mereka tetap diperlakukan sebagai orang luar.

Alasan mendasarnya kenapa?

Secara mendasar karena interpretasi dari UUD 1945. Waktu itu memang pembagiannya ada orang Indonesia asli dan peranakan Tionghoa dan peranakan Eropa. Itu semua dianggap disahkan menjadi warga negara Indonesia. Tetapi kelihatannya, interpretasi selanjutnya, pakai koma. Dalam arti warga negara adalah orang Indonesia asli, yang lain disahkan undang-undang.

Akhirnya interpretasinya pada waktu administrasi yang lain itu otomatis, tetapi yang luar ini adalah orang-orang asing yang disahkan. Jadi, naturalisasi menjadi penting.

Setelah memasuki era demokrasi ini, bagaimana nasib keturunan China? Sebagian membentuk partai….

Apa sih pengertian demokrasi? Sampai sekarang banyak orang tidak mengerti. Apa yang disebut modern saja terkait dengan rasionalisasi. Sebagian dari kita kalau pendidikannya kurang, jauh untuk demokrasi dalam arti sebenarnya.

Kalau Anda mau menerapkan demokrasi, Anda dan saya mestinya sederajat. Kalau Anda sudah merasa inferior, saya superior, mana bisa demokrasi? Demokrasi membutuhkan saling pertukaran ide dan membuat keputusan bersama. Bukan saya yang membuat keputusan atau Anda.

Makanya, demokrasi kita masih tahap awal. Menurut saya yang paling penting pendidikan. Kalau pendidikannya tak setara, Anda ngomong ke kiri, saya ngomong ke kanan, mana bisa kita mencari titik temu. Bukan soal menyamakan kepentingan, tetapi mencari titik temu supaya kepentingan kita berdua bisa dicapai dengan kompromi. Untuk rasionalisasi seperti itu kan jauh.

Kalau dari segi pendidikan, etnis China juga timpang kan? Sebagian besar pendidikannya ekonomi. Sebagian besar jadi profesional, seperti dokter dan insinyur. Jarang yang mengambil ilmu sosial karena kebanyakan nya dibutuhkannya oleh pemerintah. Orang China sendiri kalau masuk dalam pemerintahan tidak mungkinlah. Sampai hari ini anak-anak muda kalau jadi tentara diterima enggak ya?

Setelah tahun 1970-1980, orang China kalau mau masuk pegawai negeri dan tentara, itu enggak mungkin. Kalau mungkin, pasti kelas rendahan dan tak pernah bisa naik. Pola pikir seperti itu sudah menyebar ke sebagian besar orang China.

Di tingkat negara kan tidak ada diskriminasi seperti itu?

Secara formal legal tidak ada. Tetapi, orang tahu tentang diskriminasi kelompok di tingkat pegawai negerinya. Itu kenapa bukan hanya orang China yang terdiskriminasi. Kita lihat orang Dayak, Papua, juga merasa sama kan? Itu sudah menjadi rahasia umum, walaupun secara aturannya tidak ada departemen mana pun yang melarang orang China masuk ke sektor itu.

Bagaimana mengubah pola pikir itu semua?

Ya, lewat pendidikan. Pendidikan itu bukan sekadar bagaimana Anda menjadi sarjana semuanya, tetapi pendidikan kritis. Itu bisa tidak selalu dari sekolah. Bisa lewat lembaga swadaya masyarakat, juga dari media. Cuma persoalannya tidak direncanakan dan diarahkan dengan baik.

Saya tak mengatakan diatur negara pakai undang-undang, tetapi perencanaannya yang benar dan ada orang pintar yang memikirkannya. Misalnya dalam media itu bagaimana kita ingin membangkitkan semangat kebangsaan melalui media. Siapa memberi sumbangan apa.

Nasionalisme di Indonesia, tampak tidak pernah selesai. Ada yang bilang sudah usang, ada pula yang menganggap justru dibutuhkan.. Bagaimana Anda?

Persoalannya terletak pada cara pandang kita, terutama terkait dengan etnisitas dan pengelompokan sosial yang senang memperkuat stereotip. Padahal, etnisitas dan budaya itu selalu berkembang. Kalau kita tidak mengubah itu, maka muncul persoalan. Nasionalisme juga berkembang.

Sebagai konsep juga selalu berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kita harus selalu memodifikasi konsep nasionalisme itu sendiri, apalagi di tengah arus globalisasi.

Itu sebabnya saya tidak setuju penghapusan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Tetapi, saya mengusulkan semua warga negara harus mendapat SBKRI sehingga akan memudahkan administrasi kewarganegaraan. Adil bagi semua warga negara.

Kita sebenarnya bisa melihat nasionalisme dalam dua konteks, yaitu ekonomi dan politik, yang sampai kapan pun tak pernah hilang. Tetapi, kalau variabel budaya tidak dibuat segregasi, maka tak akan menjadi soal dalam nasionalisme. Tetapi, pemerintah malah lebih sering memunculkan kembali label-label sosial budaya yang seharusnya tidak perlu.

Masalah nasionalisme juga karena kita cenderung menyeragamkan. Kalau menurut saya arti nasionalisme seperti ini, Anda juga harus seperti ini. Anda merasa sebagai orang Indonesia bagaimana? Kenapa Anda merasa orang Indonesia? Apa yang menyebabkan Anda merasa saya ini bukan orang Amerika?

Untuk saya, walaupun saya pernah tinggal di luar negeri, inilah saya punya Tanah Air. Tetapi persoalannya Anda jangan mengatakan saya harus nasionalis menurut ukuran para tentara dan ukuran para menteri. Bahwa kalau saya nasionalis harus ganti nama, saya harus mengubah mata sipit saya menjadi belo, harus kawin campur. Itu siapa yang mengatakan? Yang penting, saya merasakan ini negara saya. Kalau ada apa-apa saya siap membelanya. Itu kan?

Kalau sekarang bicara orang Aceh, orang Papua, diragukan juga nasionalismenya karena separatis. Dari mana ukurannya? Siapa yang bilang mereka mau berpisah? Orang mereka tidak pindah-pindah dari Aceh dan Papua. Ukuran separatisnya dari mana? Apakah mereka harus bikin barisan dan di perbatasan bilang orang Indonesia tak boleh masuk? Kita datang diterima kan?

Yang mereka ributkan adalah di mana Aceh dan Papua akan ditempatkan dalam nasionalisme Indonesia karena ukuran nasionalisme Indonesia di Jawa sini kan? Yang menentukan orang Jawa bahwa nasionalisme itu loyal pada Jakarta. Siapa bilang? Kalau dia loyal pada tanah Aceh, selama Aceh menjadi bagian kita, kenapa dia tak boleh dibilang nasionalis?

Masih bisakah Indonesia bertahan?

Selama orang yang mengaku Indonesia ada, negara ini masih ada. Tetapi, mulainya jangan dengan negara, tetapi bangsa. Sebagai bangsa, Indonesia tidak perlu dipikirkan ulang. Semua orang yang merasa, berbahasa, dan mencintai Indonesia dengan segenap daerah-daerahnya, dia adalah Indonesia.

Kalau bicara negara, sering kali dirancukan dengan pemerintah yang merasa lebih pintar dari seluruh Indonesia. Inilah yang merusak dalam bernegara. Implikasinya, pemerintah yang merasa tahu semua yang baik untuk warga negaranya main atur sendiri saja tanpa mempertimbangkan keberadaan dan kehendak rakyatnya.

Berbagi